Balida – Menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) yang telah diluncurkan pada tahun 2024, Pemerintah Desa Balida kembali melanjutkan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Balangan pada tahun 2025 dalam bentuk pendampingan pelaksanaan sarana dan prasarana desa.(02/01/2026)

Pada tahun ini, pendampingan difokuskan pada dua kegiatan strategis desa, yakni Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) serta Pengadaan Tanah Aset Desa. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan dan pengelolaan aset desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta aman secara hukum.

Sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa Balida telah melengkapi seluruh dokumen perencanaan dan administrasi pengadaan secara swakelola. Dokumen tersebut meliputi jadwal pelaksanaan kegiatan, gambar rencana kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, rencana kebutuhan tenaga kerja, bahan dan peralatan, analisa harga satuan, hingga Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu, telah disiapkan pula fakta integritas anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta surat penyampaian dokumen persiapan pengadaan dari Kasi/Kaur kepada TPK.

Pendampingan dari Kejari Balangan diharapkan dapat memberikan penguatan dari sisi hukum dan tata kelola, sehingga pembangunan desa dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dalam konteks pendampingan pembangunan desa dan pengelolaan aset, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Balangan memiliki peran strategis dalam memberikan pengawasan dan pembinaan hukum.

Selama ini, Kejari Balangan secara berkala juga melakukan peninjauan proyek pembangunan daerah serta memberikan edukasi hukum kepada aparat desa, guna meminimalkan potensi kesalahan administrasi dan memastikan kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan.

Melalui kerja sama ini, Pemerintah Desa Balida menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan desa, khususnya dalam penguatan infrastruktur pertanian dan penataan aset desa, demi mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.