Desa Balida - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan kegiatan monitoring ke Desa Balida, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kamis (22/5/25). Desa Balida merupakan salah satu desa yang memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Kunjungan Kepala Kantor Kementerian Hukum RI Provinsi Kalsel, Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N, juga didampingi oleh Dianor (Penyuluh Hukum Ahli Muda) selaku Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, Tulus Achir Cahyadi (Penyuluh Hukum Ahli Pertama), Togi Leonardo Situmorang (Penyuluh Hukum Ahli Pertama), dan Tutus Bahtiar (Penyuluh Hukum Ahli Pertama).

Kepala Kantor Kemenkum Kalsel melaksanakan kegiatan tersebut di Desa Balida untuk memberikan apresiasi kepada desa yang sudah melaksanakan dan menyediakan Posbankum. Dalam kegiatan tersebut, Nuryanti selaku kepala kantor menyampaikan maksud dan tujuan agenda. "Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan hukum di desa, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mewajibkan setiap Desa/Kelurahan untuk mendirikan Pos Bankum pada setiap Desa Sadar Hukum dan Desa Binaan Sadar Hukum," ungkap Nuryanti. "Pembentukan Posbankum di tingkat desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

Adapun kehadiran Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau, sekaligus menjadi wadah penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum, dan pendampingan hukum bagi masyarakat", tambahnya. Di Desa Balida, Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel beserta rombongan disambut Sahridin (Kepala Desa Balida) beserta jajaran anggota Posbankum. Kepala Desa Balida merupakan alumni perwakilan peserta Peacemaker Justice Award (PJA) 2024 dari Kabupaten Balangan ke tingkat nasional.

Terkait pembangunan hukum di desa, Sahridin menjelaskan progres pembentukan Posbankum di Desa Balida. "Kami sejauh ini telah menerbitkan SK Kelompok Kadarkum dan SK Posbankum. Hal ini merupakan komitmen kami dalam melakukan pembangunan hukum di desa, dan saat ini dalam proses pembentukan Desa Binaan Sadar Hukum. Untuk itu kami telah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Balangan", papar Sahridin. Dalam kegiatan tersebut, Tim Kanwil Kemenkum Kalsel memeriksa secara langsung kelengkapan administrasi khususnya terkait SK Pembentukan Posbankum, ketersediaan sarana dan prasarana berupa ruangan yang dilengkapi Sumber Daya Manusia (SDM) Paralegal dan fasilitas (kursi, meja, spanduk).

Untuk memastikan berjalannya Posbankum di desa dengan baik, Nuryanti menjelaskan perihal pentingnya Paralegal dan layanan apa saja di dalamnya. "Guna menjamin keberadaan Posbankum berjalan dengan baik, diperlukan adanya Paralegal sebagai mesin utama dalam menjalankan layanan-layanan Posbankum seperti Layanan Informasi Hukum dan Konsultasi Hukum, Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi, Layanan Penyelesaian Konflik/Sengketa melalui Mediasi, dan Layanan Rujukan Hukum", jelas Nuryanti.

Selain itu, Nuryanti berpesan kepada Kepala Desa agar dapat terlibat aktif dalam kegiatan penyelesaian sengketa/konflik di desa. "Ke depan, sosok Kepala Desa diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa/konflik. Khususnya permasalahan hukum ringan, kiranya dapat diusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, apalagi Kepala Desa Balida merupakan alumni Paralegal Academ 2024", pungkas Nuryanti. Menutup kegiatan, jajaran Penyuluh Hukum menyampaikan kepada perangkat desa, bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel selalu membuka ruang koordinasi dan komunikasi seluas-luasnya apabila ada kendala dalam Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Desa. Selesai Monitoring Kanwil Kemenkumham Kalsel dan jajaran menyempatkan diri berkunjung ke Tempat Wisata Budaya Racah Mampulang.